“Kita menemukan bagaimana saudara-saudara kita yang merupakan suku anak dalam ini berbeda. Namun kerumitan-kerumitan yang terjadi ini masih hal yang wajar.
Misal, kalau tim Disdukcapil Muba itu bertanya, mereka (SAD) kadang tidak nyambung,” ungkap dia.
Meski demikian, Pemkab Muba akan melakukan semaksimal mungkin, jangan sampai SAD yang jelas-jelas berada di wilayah Kabupaten Muba tidak terdaftar dan tidak mendapatkan pelayanan kependudukan dari pemerintah.
“Dengan adanya KTP, KK, maka akan dapat bantuan lain, seperti BLT, bantuan sosial termasuk kita tahu keberadaan mereka.
Tentu seterusnya, saya melihat kalau mungkin memang harus diakui saudara kita yang dari suku anak dalam di wilayah Kapas Tengah itu, hidupnya masih mengembara di hutan-hutan,” jelasnya.
Menurut Wabup Muba, satu sisi hal itu kesulitan bagi pemerintah, namun di sisi lain memang seperti itulah kehidupan SAD.
“Mengapa mereka masih bisa?, katakanlah mereka masih bisa begitu. Berarti DAS (Daerah Aliran Sungai) Meranti dan DAS Kapas kelompok hutan disana masih memiliki daya dukung untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka,” kata dia.
-
