Diskusi ini diikuti oleh para delegasi partai politik dan masyarakat umum lainnya, dengan narasumber Sekjen TII Danang Widoyoko, Peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Charles Simabura, Pegiat Media Sosial Sherly Annavita Rahmi, dan Direktur Pelayanan Laporan dan Pengaduan Masyarakat KPK Tomi Murtomo.
“Terjungkalnya IPK Indonesia 2020 karena kualitas demokrasi yang menurun sejak akhir tahun 2019. Kemudian pandemi memperparah keadaan lantaran celah korupsi terbuka lebar dengan minimnya transparansi pemerintah dalam pengadaan barang dan jasa untuk penanganan Covid-19,” ujar Danang.
TII mencatat bahwa indikator VDem Indonesia turun 2 poin menjadi 26 dengan mengukur 7 prinsip demokrasi yaitu electoral, liberal, participatory, deliberative, egalitarian, majoritarian and consensual.
Pemangku kepentingan pada indikator ini meliputi penyelenggara pemilu (KPU, Bawaslu, DKPP), peserta pemilu dari unsur independen maupun partai politik, serta pilihan sistem politik (sistem pemilu).
Sedangkan pada indikator PERC turun 3 poin menjadi 32 dengan mengukur persepsi korupsi sektor publik, salah satunya unsur pimpinan politik nasional dan lokal.
Oleh karena itu, melalui webinar ini KPK memandang penting untuk menggandeng partai politik guna mendorong terbangunnya awareness dan perilaku antikorupsi baik bagi pengurus maupun internal partai, meningkatkan sense of belonging upaya pemberantasan korupsi di sektor politik baik bagi birokrasi maupun masyarakat, meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem demokrasi dan institusi partai politik, serta menggali komitmen partai politik dalam rangka meningkatkan integritas dan tata kelola internal partai.
Partai politik sebagai representasi rakyat punya peran besar dalam upaya perbaikan indikator demokrasi. Tak bisa dipungkiri bahwa partai politik sebagai penentu pemilihan pejabat publik dan pembuatan kebijakan yang di dalam prosesnya memiliki kerawanan korupsi.
Mulai dari biaya elektoral dan kampanye hingga saat menjabat dalam proses pengadaan barang dan jasa, penyusunan anggaran, serta konflik kepentingan.
“Maka saya meminta, partai politik betul-betul serius dan berkomitmen untuk andil dalam upaya meningkatkan CPI kita”, tutup Ghufron.
