JAKARTA – Pemulihan ekonomi Indonesia terus menunjukan tren positif. Pertumbuhan ekonomi pada Kuartal I-2021 hanya terkontraksi sebesar -0,74% (yoy), membaik dibandingkan kuartal sebelumnya.
Perbaikan kondisi ekonomi pada kuartal pertama ini tentu saja tak terlepas dari intervensi kebijakan yang dilakukan Pemerintah. Konsumsi rumah tangga meski masih terkontraksi tetapi membaik dibandingkan kuartal sebelumnya. Di saat yang sama, produsen merespon perbaikan permintaan domestik dengan meningkatkan produksi melalui investasi.
Pemerintah terus bersinergi untuk membangun optimisme dan menjaga momentum pemulihan ekonomi dengan mengendalikan Covid-19 melalui PPKM Mikro dan vaksinasi. Juga dengan dukungan stimulus fiskal serta reformasi struktural UU Cipta Kerja. Di sini diharapkan proses pemulihan ekonomi nasional dapat dipercepat dan pertumbuhan inklusif dapat dicapai.
Indonesia sebagai negara dengan penduduk muslim terbesar di dunia sebanyak 229 juta jiwa, memiliki posisi strategis dalam mengembangkan keuangan syariah global.
“Beberapa dukungan yang dilakukan Pemerintah dalam pengembangan ekonomi syariah yaitu dengan mendorong pembangunan ekonomi dan industri halal, mendorong kerja sama perdagangan produk halal, serta harmonisasi standar dan akreditasi halal global,” ujar Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, secara virtual dalam pembukaan “Seminar Nasional Sinergi dan Kolaborasi Program Mendukung Inklusi Keuangan bagi Pesantren”, yang berlangsung dari Pekalongan, Kamis (27/05/2021).
Pada masa pandemi Covid-19, kinerja perekonomian sektor halal mampu menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan perekonomian nasional semasa Covid-19. Pada 2020, pertumbuhan Halal Value Chain terkontraksi sebesar -1,72%, lebih rendah dibanding kontraksi pertumbuhan ekonomi nasional yang tercatat sebesar -2,1%.
“Koordinasi dan sinergi harus terus dipertahankan dan diperkuat dalam mendukung inklusi keuangan bagi pesantren,” tutur Menko Airlangga.
Inklusi keuangan di Indonesia terus mengalami peningkatan. Kepemilikan akun pada 2020 sebanyak 61,7% meningkat dibandingkan tahun 2018 yang sebesar 55,7%. Sementara penggunaan akun sebanyak 81,4% tahun 2020. Hal ini sejalan dengan berbagai upaya yang telah dilakukan oleh Dewan Nasional Keuangan Inklusif (DNKI) dalam pencapaian target inklusi keuangan sebesar 90% pada 2024.
Namun demikian, inklusi keuangan syariah menurun dari 11,1% pada 2016 menjadi 9,1% pada 2019. Tapi, literasi keuangan syariah naik dari 8,11% menjadi 8,93%. Indonesia sebagai negara muslim terbesar, sehingga menunjukkan bahwa program inklusi keuangan syariah ini masih banyak ruang atau peluang untuk tumbuh lebih tinggi.
Pelaku usaha mikro dan kecil dan masyarakat lintas kelompok yang di dalamnya merupakan pelajar, santri, mahasiswa dan pemuda merupakan kelompok sasaran Strategi Nasional Keuangan Inklusif (SNKI). Kelompok sasaran ini diharapkan dapat berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia.
Potensi ekonomi pondok pesantren (ponpes) juga sangat besar dengan jumlahnya di Indonesia mencapai 28.194 pesantren pada 2020. Fungsi ponpes sesuai dengan UU No. 18 Tahun 2019 tentang Pesantren tidak terbatas hanya untuk pendidikan dan dakwah, namun juga untuk pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat di lingkungan sekitarnya.
Dalam upaya percepatan inklusi keuangan bagi ponpes, Kemenko Perekonomian bersama anggota DNKI melaksanakan sinergi program meliputi implementasi Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS) pesantren, pembiayaan One Pesantren One Product (OPOP) melalui KUR Syariah, agen laku pandai pesantren, program kemitraan UMK Naik Kelas, Pesantren Go Digital, keagenan koperasi dan tabungan emas, edukasi keuangan terapan bagi pengurus koperasi pesantren, pembiayaan usaha perempuan melalui Bank Wakaf Mikro (BWM) pesantren, dan pengembangan Halal Value Chain (HVC) melalui koperasi pesantren mart digital.
Sekretariat DNKI pun memfasilitasi sinergi dan kolaborasi program antara Bank Mandiri, Pertamina, Telkom Indonesia, Pegadaian, dan Jamkrindo, dengan Koperasi Umat Rejaning Karyo (Ureka) dengan pembina Habib Luthfiy Ali bin Yahya, melalui implementasi bisnis ritel usaha pesantren Ureka Mart. Ureka Mart yang didukung Pontren Mart dalam operasinya bukan hanya berfungsi komersial, namun juga sentralisasi edukasi dan literasi keuangan untuk masyarakat.
“Sekretariat DNKI bekerja sama dengan Koperasi Ureka melakukan piloting Koperasi Ureka Mart Digital pada 11 wilayah meliputi Pekalongan, Jepara, Bengkulu, Mojokerto, Semarang, Bekasi, Bogor, Pasuruan, Bandar Lampung, Palembang dan Makassar,” tambah Deputi Bidang Koordinasi Ekonomi Makro dan Keuangan Kemenko Perekonomian Iskandar Simorangkir.
Turut hadir dalam acara tersebut, baik secara fisik maupun virtual, adalah Menteri BUMN Erick Thohir, Menteri Koperasi dan UMKM Teten Masduki, Habib Luthfiy Ali bin Yahya selaku Pembina Koperasi Ureka, Bupati Pekalongan selaku Ketua Koperasi Ureka, Wakil Walikota Pekalongan, para Direksi BUMN dan Pimpinan Pesantren.
