Alex menyayangkan, ada orang tua yang memanipulasi data anaknya supaya diterima di sekolah negeri yang biayanya 100 % disubsidi oleh negara. Padahal dari segi perekonomian keluarga tersebut tergolong keluarga mampu.
“Kita harus bersikap tegas, kita tidak bisa membiarkan perilaku curang dimulai dari dunia pendidikan, pendidikan harus menjadi awal dibangunnya budaya korupsi. Kami sangat menekankan dalam rangka pemberantasan korupsi kami mendorong pendidikan antikorupsi,” ungkap Alex
Terdapat dua persoalan krusial di negara ini menurut Alex yaitu pengangguran dan korupsi dalam hal ini suap, kedua hal ini tidak bisa dipisahkan. Maka yang menjadi persoalan adalah bagaimana menciptakan lapangan kerja yang lepas dari korupsi, sehingga menurut Alex, penting untuk memberikan kemudahan bagi pelaku usaha untuk menciptakan sebanyak mungkin lapangan pekerjaan sesuai dengan potensi yang ada di Jambi.
“Tugas kita mendorong pelaku usaha menciptakan lapangan kerja yang profesional dan berintegritas dengan terus memperhatikan kelangsungan lingkungan dan kondisi infrastruktur yang tersedia,” terangnya.
Pada kegiatan yang diawali dengan sajian tarian kapur sirih khas Jambi ini hadir Gubernur Jambi Al Haris, Ketua DPRD Jambi Edi Purwanto, Direktur sosialisasi dan kampanye Amir Arief, Direktur AKBU KPK Aminudin, Plt Dir Korsup 1 Edi Suryanto, Kapolda Jambi Irjen Pol Rusdi Hartono Wali Kota/Bupati se-Provinsi Jambi, jajaran kepala OPD provinsi/kabupaten/kota, dan undangan lain.
Dalam sambutannya Gubernur Jambi Al Haris menyambut baik atas digelarnya Roadshow Bus KPK 2023. Ia berharap kegiatan ini dapat menggugah hati setiap unsur pejabat hingga anak sekolah, bahwa pentingnya mencegah korupsi dan tidak terlibat dari pelaku korupsi.
“Acara ini diharapkan bernilai edukasi bagi kita semua khususnya anak-anak, dan mereka akan termotivasi menanamkan budaya antikorupsi sejak muda sehingga ketika jadi pejabat sudah memiliki jiwa antikorupsi,” ungkapnya
Melalui agenda ini Al Haris mengajak segenap masyarakat dan pemerintah Jambi datang dalam rangka melibatkan masyarakat agar berpartisipasi secara aktif dalam upaya pencegahan korupsi di Jambi, menurutnya aksi kolektif akan berkontribusi untuk upaya pencegahan korupsi di negeri ini.
“Tindak lanjut aksi kami, kami ingin memilih duta antikorupsi di sekolah dan kantin kejujuran ini akan digalakkan lagi. Kami ingin jujur dimulai dari anak-anak, ketika mental jujur sudah kuat akan jujur selama-lamanya. Semoga apa yang menjadi harapan kita sebagai negara yang menolak korupsi menjadi kenyataan,” tutupnya.
Pendataan Penerima Bansos agar Tepat Sasaran
Alex kemudian mengingatkan kepala daerah memiliki kewajiban untuk update data penerima bantuan sosial (bansos) dan data keluarga miskin. Pendataan ini bukan memasukkan sebanyak-banyaknya masyarakat penerima bansos, karena data bansos menjadi potret sejauh mana kesejahteraan masyarakat di daerah tersebut.
“Keberhasilan kepala daerah bagaimana kemiskinan bisa berkurang, penerima bansos berkurang. Jangan sampai menjelang pemilu malah memasukkan masyarakat yang tidak layak menerima bansos untuk mendapatkan dukungan suara. Ini juga menjadi indikator untuk pemilih, jika data kemiskinan dan penerima bansos tidak turun, berarti pemerintahanya selama 5 tahun gagal,” terang Alex.
Alex juga mengingatkan masyarakat agar tidak menerima apapun baik uang atau barang dari calon pemimpin yang berkontestasi dan tidak memilih partai politik yang masih melakukan politik uang.
