Komitmen Daerah Jadi Kunci Keberhasilan Inovasi

  • Bagikan

Jakarta – Komitmen pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan inovasi di daerah. Hal ini seperti yang dilakukan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Kepala Biro Organisasi dan Tata Laksana Provinsi Jawa Tengah Ihwan Sudrajat mengatakan, capaian gemilang hasil inovasi di Jawa Tengah tidak lepas dari komitmen pelaksanaan inovasi di tingkat organisasi perangkat daerah (OPD) sejak 2016 silam.

Ihwan menjelaskan, komitmen tersebut juga didukung dengan arahan gubernur yang meminta agar pelayanan publik dijalankan secara mudah, murah, cepat, dan tuntas. Selain itu, seluruh OPD juga diminta agar mampu merespons keluhan masyarakat lebih cepat.

“Dulu di awal adanya Halo Gubernur, kami diminta untuk mampu menjawab keluhan masyarakat selama 3×24 jam. Sekarang kami diminta selama 1×24 jam semua harus terselesaikan,” terang Ihwan saat menjadi narasumber pada webinar, “Best Practice Inovasi Daerah dan Sosialisasi Pengukuran serta Penilaian Indeks Inovasi Daerah Tahun 2021” yang digelar Badan Litbang Kemendagri, Rabu (4/8/2021).

Selain dari Provinsi Jawa Tengah, pada gelaran tersebut juga dihadirkan narasumber lainnya seperti Bupati Situbondo Karna Suswandi, Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi, Pj. Bupati Nabire Anton Tony Mote, dan Bupati Bintan Apri Sujadi. Mereka turut membagikan kiatnya dalam membangun inovasi di daerahnya masing-masing.

Baca Juga :  Prof. Jimly : Penjara Bukan Untuk Orang yang Beda Pendapat

Misalnya yang dilakukan Kabupaten Nabire yang pada Innovative Government Award (IGA) Tahun 2019 dan 2020 menjadi daerah inovatif klaster daerah tertinggal. Pj. Bupati Nabire Anton Tony Mote menjelaskan upaya itu seperti meminta OPD untuk menggelar kegiatan bernuansa inovatif yang dilengkapi data pendukung.

Kegiatan ini bakal diverifikasi oleh Bidang Litbang Bappeda Kabupaten Nabire. Proses verifikasi dilakukan untuk memastikan kesesuaian data dan memetakan inovasi digital dan non-digital, terutama terkait pelayanan publik, tata kelola pemerintahan, dan urusan pemerintahan lainnya.

Selain itu, Bupati Situbondo Karna Suswandi juga bercerita mengenai langkah inovasi di daerahnya. Dia mengatakan, untuk mendorong peningkatan inovasi di daerahnya setiap OPD diwajibkan membuat minimal satu inovasi setiap tahunnya. Langkah itu dicapai agar pelayanan yang diberikan dapat terlaksana secara efektif dan efisien. Karna mengungkapkan, melalui kebijakan tersebut pada 2020 dihasilkan sebanyak 165 inovasi yang tersebar dalam berbagai urusan.

“Kebijakan ini dilakukan dalam rangka menjawab persoalan masyarakat yang ada di kabupaten Situbondo,” terangnya.

Sementara itu, langkah penguatan inovasi di Kota Yogyakarta diawali dengan membentuk Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 77 Tahun 2020 tentang Inovasi Daerah. Wakil Wali Kota Yogyakarta Heroe Poerwadi mengungkapkan, setelah memperkuat melalui regulasi, juga dilakukan peningkatan kapasitas ilmu pengetahuan bagi aparatur sipil negara (ASN). Mereka didorong kapasitas keilmuannya melalui design thinking, pelatihan penyusunan proses bisnis dan SOP inovasi, workshop pembuatan dokumentasi inovasi, dan focus group discussion dengan Kemendagri.

Baca Juga :  Hari Pers Nasional Kalimantan Selatan Sukses, Berkat Dana Hibah Pemerintah

Heroe menambahkan, selain langkah tersebut juga dibuat penghargaan terhadap inovasi daerah. Ajang penghargaan ini dibagi menjadi dua bagian, yaitu Anugerah Inovasi dan Penelitian (AIP), serta Anugrah Inovasi Perangkat Daerah (AIPD). Melalui dua ajang tersebut, Pemerintah Kota Yogyakarta mampu menghasilkan inovasi dari sektor masyarakat dan umum, serta jajaran perangkat daerah.

Pada kesempatan yang sama, Bupati Bintan Apri Sujadi menguraikan strategi daerahnya dalam memperoleh penghargaan kategori Daerah Perbatasan Sangat Inovatif pada gelaran IGA 2020. Persiapan dalam mengikuti ajang tersebut dilakukan sejak 2019 dengan membentuk organisasi kelitbangan. Di dalam organisasi tersebut, disusun langkah untuk menghasilkan collaborative think tank, yakni bentuk kerja sama antara Bapelitbang Kabupaten Bintan dengan tenaga kelitbangan perguruan tinggi. Setelah itu disusun Roadmap Sistem Informasi Daerah (SIDa) yang membahas dan merencanakan secara detail strategi dan arah kebijakan SIDa.

“Bapelitbang menyusun Rencana Induk Kelitbangan yang terintegrasi dengan SIDa untuk mendukung research based innovation,” tuturnya.

Dapatkan Info lengkap di Beritasmart.com buka Google News

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Open chat