JAKARTA, – Dewan Pengurus Korpri Nasional (DPKN) menggelar Webinar bertajuk “ASN Sultan dan Pendapatan Timpang” di Jakarta, Kamis (9/3/2023).
Acara daring yang rutin digelar mingguan bertajuk Korpri Menyapa ini mendapat perhatian besar dengan viewer menembus angka 10.377 di Youtube streaming dan diikuti oleh 500 peserta melalui zoom meeting.
Webinar menampilkan Ketua Umum DPKN Prof. Zudan Arif Fakrulloh, yang sekaligus membuka secara resmi. Sedangkan narasumber meliputi Deputi Badan Kepegawaian Negera (BKN) Haryomo, Ketua Forum Sekretaris Daerah Seluruh Indonesia (Forsesdasi) Lalu Gita Ariadi, Ketua Forum Sekretaris Kementerian (Forsesmen) Noor Sidarta, dan penanggap Analis Kebijakan Utama DPD RI Reydonnizar Moenek. Sedangkan Sekretaris Jenderal Kemenkeu, Heru Pambudi yang dijadwalkan sebagai narasumber, tidak dapat hadir karena ada tugas lain pada saat bersamaan.
Menurut Prof. Zudan, tunjangan perbaikan penghasilan ini menjadi diskusi yang menarik. “Mari kita cermati bagaimana cara menyusun tunjangan kinerja. Tunjangan kinerja ini disusun berdasarkan risiko. Pekerjaannya semakin tinggi, risiko tunjangan kinerjanya semakin besar pula,” ujarnya.
Kesannya, kata Ketum Korpri Nasional, lembaga/instansi penghasil diberi tunjangan lebih besar. Begitu pula, di daerah pun instansi/lembaga penghasil mendapatkan penghasilan lebih besar,
“Jadi, terkesan ASN itu didorong menuju satu pola berpikir materialisme. Namun jika berpikir tentang risiko kerja, tentu teman-teman yang bekerja di sektor kesehatan, seperti dokter, bidan, perawat, dan petugas lainnya besar tunjangannya. “Sebab ASN di rumah sakit bergulat dengan penyakit dan risikonya adalah nyawa. Meski begitu, ternyata tunjangan kinerjanya tidak setinggi ASN di Ditjen Pajak,” kata Zudan.
Kalau melihat berbagai literatur equal work-equal pay, Zudan mendorong agar dicari kesesuaian dan keseimbangan antara risiko pekerjaan, beratnya pekerjaan, sibuknya menjalankan pekerjaan dengan pendapatan yang akan diperoleh.
