Perlu diketahui bahwa pada tahun 2023 Anggaran Bansos Indonesia Mencapai 470 Triliun Rupiah hal ini disampaikan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani dalam Outlook Perekonomian Indonesia 2023, Rabu 21 Desember 2022, yang tebagi kedalam tujuh elemen bantuan sosial yakni Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), Bantuan Progam Keluarga Harapan (PKH), Program Indonesia Pintar (PIP) Kemendikbud ristek, Program Indonesia Pintar (PIP) Kemenag, Kartu Indonesia Sehat Penerima Bantuan Iuran (KIS PBI), Bantuan Langsung Tunai (BLT) Dana Desa, dan Prakerja.
Achyar Al Rasyid menilai ketika Politisasi Bansos dilakukan oleh seorang politikus, seperti Zulkifli Hasan, itu merupakan sebuah perbuatan yang sangat tidak beretika karena penerimaan bansos bukanlah sebagai bentuk talih asih atau karena kasihan namun bansos merupakan bentuk komitmen pemerintah untuk mendorong kehidupan masyarakat agar keluar dari jerat kemiskinan karena kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi melalui berbagai program bansos.
“Ketika ada orang yang melakukan Politasasi Program Bansos berarti orang tersebut memanfaatkan kemiskinan orang lain untuk mendapatkan kekuasaan dan itu merupakan sebuah perbuatan yang sangat tidak mencerminkan nilai-nilai etik dan budi pekerti bangsa Indonesia, jelas menyakiti hati Rakyat Indonesia, ada yang menari-nari diatas penderiraan kemiskinannya,” uja Achyar yang juga Koordinator Perhimpunan Pelajar Indonesia Dunia 2022-2023.
Achyar Al Rasyid juga mengajak kepada Anak muda Indonesia untuk terus mengawal program ini jangan sampai program yang niatnya sangat baik untuk menciptakan kesejahteraan masyarakat Indonesia malah dimanfaatkan untuk kepentingan politik elektoral, dan diklaim untuk membesarkan nama pribadi salah satu orang ataupun kelompok seolah mereka yang paling membantu dan dermawan.
“Sekali lagi saya tegaskan nahwa Bansos merupakan program yang uangnya berasal dari APBN sehingga kita seluruh Rakyat Indonesia memiliki hak dan kewajiban sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan dan juga menjadi tanggung jawab kita juga khususnya anak muda untuk mengawasi penyaluran bansos dimasyarakat jangan sampai di politisasi oleh seseorang ataupun kelompok untuk mendapatkan simpatik masyrakat agar dipilih nanti dalam momentum Pemilu 2024”, ungkap Achyar Al Rasyid yang merupakan Dosen Fakultas Ekonomi Universitas Nahdlatul Ulama, Cirebon ini.
sumber okezone
